Wartawan Semalam: Ancaman Bagi Demokrasi di HPN 2026
Banyuwangi.mediabangsa.net// Hari Pers Nasional (HPN) 9 Februari 2026 seharusnya jadi momentum refleksi. Tapi realitas "wartawan semalam"—mereka yang instan dapat kartu pers tanpa kompetensi—malah jadi ancaman serius bagi demokrasi.
Di era media daring lokal yang meledak, siapa pun bisa jadi "wartawan" tanpa pelatihan, uji kompetensi (UKW), atau paham Kode Etik Jurnalistik. Hasilnya? Berita transaksional, intimidasi narasumber, dan hilangnya marwah pers.
Ancaman dari "Wartawan Instan"
Profesi wartawan menuntut lebih dari kartu identitas:
- Kompetensi reportase, verifikasi, dan cover both sides.
- Penguasaan UU Pers dan kode etik.
- Independensi, integritas, serta UKW.
Nyatanya, banyak yang "lulus" semalam suntoro—tanpa rekrutmen jelas atau pengawasan redaksi. Ini ciptakan berita palsu atau berbau uang, erodasi kepercayaan publik.
Konfirmasi Jadi Transaksi
Tak jarang, konfirmasi kasus korupsi anggaran atau bansos berubah negosiasi "di bawah meja". Simbiosis mutualisme: narasumber aman, "wartawan" untung. Bukan jurnalisme, tapi alat tawar-menawar yang melemahkan pengawasan demokrasi.
Penyebab dan Dampak Sistemik
Faktor pemicu:
1. Media online tanpa standar rekrutmen.
2. UKW tak wajib di semua perusahaan pers.
3. Pengawasan redaksi minim.
4. Wartawan tertekan ekonomi tanpa gaji tetap.
5. Literasi publik rendah soal oknum vs. profesional.
Kebebasan pers jadi pedang bermata dua: jaminan undang-undang, tapi rawan disalahgunakan.
HPN 2026: Waktunya Perbaikan
HPN bukan seremoni belaka. Ini panggilan otokritik:
- Sudah independenkah pers?
- Teguhkah wartawan pada etik?
- Jaga standarkah perusahaan pers?
Wartawan semalam ancam demokrasi karena pers adalah pilarnya. Profesionalisme instan = kebenaran murahan.
Dirgahayu HPN 2026!
Jadikan momen ini pengingat: wartawan sejati butuh kompetensi, bukan kartu. Kesadaran hari ini, langkah perbaikan besok.
Pers Sehat, Demokrasi Kuat, Rakyat Bermartabat.
Writer: Ahmad Idam