Audiensi Pulau Tabuhan Ricuh !! beberapa Aktivis acungkan Kartu merah di depan Bupati Anas

Banyuwangi.mediabangsa.net// sejumlah elemen masyarakat dari Forum Peduli Banyuwangi (FPB), ormas Pemuda Pancasila (PP), Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI), komunitas mahasiswa Wongsorejo, HMI cabang Banyuwangi, dan masyarakat Wongsorejo. Serta para tokoh dan aktivis yang pro dan kontra terkait persoalan pulau tabuhan, Hadiri undangan sekda kabupaten banyuwangi di pendopo kabupaten banyuwangi tadi malam. 05/03/20

Dalam acara tadi malam hadir pula Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Sekda Mujiono, asisten, camat, SKPD dan para stakeholder serta perusahaan EBD Paragon asal Singapura.

Kericuhan berawal saat sesi tanya jawab setelah mendengar penjelasan dari pemerintah Banyuwangi, hal tersebut dipicu adanya nada provokasi dari salah satu oknum hingga terjadi perang argument yang membuat beberapa tokoh dan aktivis acungkan kartu merah di depan bupati anas.

“ada oknum LSM ini mendiskriminasikan kami, khususnya ada oknum masyarakat Wongsorejo yang menyebut bahwa pihak-pihak yang menolak Pulau Labuhan disewakan tidak memiliki konsep, tidak punya ilmu, dan lain-lain. Dari sinilah menjadi kegaduhan hingga terjadi hujan interupsi, saling teriak dan saling tunjuk,” kata Koordinator FPB, Danu Budiyono.

Tidak sedikit tamu undangan yang walkout saat acara mediasi pulau tabuhan semalam.

“Karena situasi tidak kondusif lagi, kami pilih walkout. Namun kami tidak akan tinggal diam. Kami akan melakukan aksi pada Kamis mendatang untuk tetap menolak rencana Pemkab Banyuwangi menyewakan Pulau Tabuhan pada investor asing,” tandas Danu.

Amir Ma`ruf Khan menyesalkan terjadinya keributan di pendopo Pemkab Banyuwangi. Ujar salah satu tokoh masyarakat bangsring.

“Sebenarnya audiensi Pulau Tabuhan ini kami tunggu-tunggu. Dan masyarakat Bangsring dan Wongsorejo sudah bagus diundang ke sana. Tapi kemudian ada oknum LSM yang selama ini mengaku pro investasi seolah-olah menantang masyarakat. Hingga terjadi kemarahan pada masyarakat. Kami sangat menyesalkan hal ini,” ungkap Amir.

“Ini yang membuat masyarakat marah. Sebenarnya kami tidak masalah, jika memang ada kajian lingkungan, kajian ekonomi, kajian sosial, dan kajian budaya. Nah, selama ini masyarakat tidak dilibatkan. Kajian-kajian ini harusnya tertuang dalam naskah perjanjian,”imbuhnya.

Ketua MPC Pemuda Pancasila, Zamroni angkat bicara dalam keterangannya dirinya membenarkan ulah oknum LSM yang mencibir masyarakat Bangsring dan Wongsorejo.

“Oknum LSM itu seolah-olah mengerti soal penyewaan Pulau Tabuhan ke investor asing,” tegasnya.

Karena tidak ada titik temu, akhirnya Zamroni bersama rekan-rekannya juga memutuskan untuk walkout dari pendopo banyuwangi.

“Kami memutuskan walkout karena undangan dari Sekda telah menciderai masyarakat Wongsorejo dan seluruh LSM maupun Ormas yang ada di Banyuwangi,” ungkap zamroni.

Humas