Marak Penghadangan #2019GantiPresiden, LASKAR: Kita Negara Hukum Bukan Negara Kekuasaan.

Banyuwangi.mediabangsa.net// Aktivis Lingkar Studi Kerakyatan (LASKAR) Muhammad Helmi Rosyadi menilai Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan. Penghadangan gerakan #2019GantiPresiden merupakan perbuatan anti demokrasi "Ketika ada pihak yang menganggap gerakan #2019GantiPresiden adalah tindakan makar dan menyebarkan ujaran kebencian, silahkan lapor ke Kepolisian." Ujar aktivis penggagas Deklarasi #2019GantiPresiden di Banyuwangi ini. Sebenarnya, menurut Helmi, permasalahannya sederhana. Misalnya, Deklarasi #2019GantiPresiden dilaksanakan pada suatu hari maka kelompok pendukung/pro Jokowi bisa mengadakan acara serupa di hari yang berbeda. Polri harusnya netral dan mengayomi semua masyarakat. "Inilah pentingnya hidup berdemokrasi dan setiap warga negara harus siap dengan perbedaan pendapat kapanpun dan dimanapun. Tidak boleh ada persekusi". Ungkap aktivis yang juga Ketua Aliansi Rakyat Miskin (ARM) ini. Masyarakat, menurut dia, bisa menilai bahwa gerakan #2019GantiPresiden adalah sah dan konstitusional. Setiap warga negara punya hak untuk berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat. Deklarasi #2019GantiPresiden sepatutnya tidak ada pelarangan. Aparat penegak hukum seharusnya berlaku adil, sebagaimana Deklarasi Jokowi 2 Periode yang berjalan aman dan dijaga aparat keamanan. Helmi mengatakan, seharusnya tidak ada pembatasan dimana deklarasi dan kritik harus disampaikan. Sebagai orang yang lahir di era orde baru dan besar di era reformasi, Helmi merasakan bagaimana rejim orde baru sangat otoriter, represif dan anti kritik. "Kalau ada peserta Deklarasi #2019GantiPresiden yang melakukan atau menyebarkan ujaran kebencian silahkan diproses secara hukum. Gerakan #2019GantiPresiden muaranya di Pilpres 2019, tidak melanggar konstitusi. Jadi semua pihak harus menghormati dan legowo." Tutup Helmi yang juga Kordinator Gerakan Buruh dan Rakyat Anti Korupsi (GEBRAK). Gusbin Reporter