Amrullah Pertanyakan Anggaran RS Banyuwangi: Soroti Kekacauan Kebijakan dan Pelemahan Ekonomi

Banyuwangi – Tokoh masyarakat dan pemerhati kinerja pemerintahan Banyuwangi, Amrullah, SH, menyoroti sejumlah permasalahan terkait pengelolaan keuangan daerah dalam ceramah hangat hari ini. Amrullah mengungkapkannya terhadap penggunaan anggaran Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Blambangan dan RSUD Genteng yang mencapai total 60 miliar rupiah. Anggaran tersebut, menurut Amrullah, sempat dipinjamkan untuk membiayai kegiatan pemerintah lain, meskipun telah dikembalikan. Rabu, (25/06/2025)
 
Amrullah juga menyoroti kepemimpinan yang masih bersifat sementara (PJ) di beberapa posisi pemerintahan Banyuwangi. Ia menilai hal ini berdampak pada pengambilan kebijakan yang kurang efektif dan tepat sasaran. “Pejabat sementara seringkali tidak mempunyai kewenangan penuh dalam mengambil kebijakan anggaran,” tegas Amrullah.
 
Lebih lanjut, Amrullah mengawasi transparansi pengelolaan keuangan daerah. Ia menyebutkan bahwa Banyuwangi sebenarnya hanya mengalami defisit 100 miliar rupiah, sementara terdapat SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) sebesar 89 miliar rupiah, dan pemerintah justru melakukan utang mencapai ratusan miliar rupiah. "Pertanyaannya, apa yang dijaminkan pemerintah untuk utang sebesar itu? Dan di mana sebenarnya 89 Miliar SILPA tersebut dialokasikan?" tanyanya.
 
Amrullah juga mengkritik kebijakan pemerintah yang dianggapnya kacau dan berdampak pada melemahnya perekonomian Banyuwangi. Misalnya, ia menunjuk pada kondisi pasar dan UMKM yang lesu, meskipun program bantuan sosial (bansos) terus berjalan. “Bansos yang terus diberikan justru menunjukkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat Banyuwangi belum membaik,” jelasnya. Amrullah juga menyoroti potensi banyuwangi yang belum dimanfaatkan secara optimal, seperti aset tambang dan penerimaan dari Golden Share yang selama ini pemerintah dapatkan untuk banyuwangi.
 
Amrullah berharap pemerintah Banyuwangi, baik eksekutif maupun legislatif, lebih terbuka dan transparan kepada masyarakat. Ia meminta agar pemerintah menjelaskan secara rinci penggunaan anggaran dan pengelolaan aset daerah. "Jangan sampai ada yang disembunyikan atau disamarkan (soloyo)," pungkas Amrullah. Ia berharap agar kebijakan depan yang diambil pemerintah benar-benar berpihak pada kesejahteraan masyarakat Banyuwangi. (Idam)