Aktivis Banyuwangi Soroti Dugaan Korupsi dan Politisasi Program KIP

Banyuwangi.mediabangsa.net// Aktivis muda sekaligus pengamat kebijakan publik, Rio, menyampaikan keprihatinan mendalam terkait indikasi degradasi integritas dalam implementasi program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. program yang sejatinya diproyeksikan sebagai instrumen mobilitas vertikal bagi mahasiswa kurang mampu tersebut, kini diduga terdistorsi oleh kepentingan hegemoni politik dan jaringan mafia pendidikan yang sistematis. Senin, (27/04/26).

 

Rio menyoroti adanya pola distribusi asimetris dan praktik transaksional yang melibatkan oknum di tingkat birokrasi, institusi pendidikan tinggi, hingga aktor politik. 

 

Hal ini selaras dengan temuan kajian Direktorat Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengidentifikasi kerentanan signifikan dalam tata kelola program ini. Yang dikutip dari kompas.com 

 

"Kami menduga adanya upaya sistematis dalam mengooptasi kuota KIP Kuliah sebagai instrumen politik pragmatis. Program yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa ini justru menjadi komoditas ekonomi bagi jaringan mafia pendidikan," tegas Rio dalam pernyataan tertulisnya.

 

penerima kuota jalur usulan masyarakat terbanyak terindikasi terafiliasi dengan pejabat publik atau entitas politik tertentu.

 

Mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan KPK untuk melakukan audit investigatif terhadap perguruan tinggi yang menunjukkan anomali dalam distribusi kuota KIP Kuliah.

 

Memohon kepada Presiden RI, Prabowo Subianto, untuk menginstruksikan pengawasan ketat terhadap birokrasi pendidikan guna memutus mata rantai praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

 

Restrukturisasi Mekanisme Verifikasi guna memastikan bahwa social safety net di sektor pendidikan ini tepat sasaran kepada mahasiswa yang memiliki keterbatasan ekonomi dan potensi akademik tinggi.

Penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu diharapkan dapat mengembalikan marwah program KIP Kuliah sebagai instrumen keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.