Banyuwangi Raih Skor Tertinggi Penilaian Kinerja Pemerintahan Daerah 2026

Jakarta.mediabangsa.net// Kementerian Dalam Negeri menetapkan Kabupaten Banyuwangi sebagai peringkat pertama nasional untuk kategori kabupaten dengan status kinerja tinggi berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2026. Banyuwangi memperoleh skor akumulatif 3,8202 dalam penilaian tersebut. Senin, (27/4/2026).

Penghargaan diserahkan dalam Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah XXX Tahun 2026 di Plaza Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (27/4/2026). Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebut penilaian kinerja daerah harus menjadi ukuran substantif, bukan sekadar angka statistik, dan mendorong kepala daerah menjaga efektivitas serta efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. 

Asisten Administrasi Umum Setda Banyuwangi, Budi Santoso, mengatakan capaian itu didorong oleh sejumlah indikator yang membaik, antara lain penurunan angka kemiskinan dari 8,07 persen pada 2021 menjadi 6,13 persen pada 2025, kenaikan pendapatan per kapita dari Rp62,08 juta menjadi Rp67,08 juta, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dari 74,3 menjadi 75,17. Ia juga menyebut layanan kesehatan bagi kelompok rentan telah mencapai 100 persen. 

Budi menambahkan, Banyuwangi juga mempertahankan predikat Kabupaten Terinovatif selama delapan tahun berturut-turut dan menjadi satu-satunya kabupaten yang meraih predikat AA pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pemerintah daerah menyatakan akan menindaklanjuti arahan Kemendagri melalui penguatan sumber daya manusia, kapasitas fiskal, dan ekonomi kerakyatan. 

Bupati Banyuwangi Ipuk Festiandani mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi pemerintah daerah dengan Forkopimda, tokoh agama, dan masyarakat. Ia menyebut arah pembangunan Banyuwangi akan terus diselaraskan dengan kebijakan nasional dan provinsi.