Bikin Malu. Tak mampu bayar gaji karyawan PT.PBS mangkir saat dijumpai Ombudsman RI
Banyuwangi.mediabangsa.net// Ombudsman Republik Indonesia perwakilan jawa timur datang kab Banyuwangi kamis 30 Agustus yang lalu. Maksud kedatangan ombudsman terkait laporan serikat pekerja PT Pelayaran Banyuwangi sejati (PBS) sampai sekarang belum terbayar.
PT PBS pengelolaan kapal lCT sritanjung milik pemkab Banyuwangi kurang tanggung jawab. Sebelum datang di kab Banyuwangi Ombudsman mengirim surat kepada pemerintah daerah dan tentang, "klarifikasi langsung laporan karyawan serikat pekerja sritanjung PT PBS".
Menurut keterangan kabag aset daerah Alit Siswanto mengatakan, ombudsman jawa timur pada tanggal 30 Agustus lalu memang datang, kedatang mereka klarifikasi atas laporan dari karyawan terkabung dalam serikat pekerja kapal lct sritanjung belum di gaji.
Asumsi awal Ombudsman mengatakan PT PBS milik BUMD kab Banyuwangi. Di jelaskan oleh asisten sekda bagian perekonomian, PT PBS bukan milik BUMD melaikan murni perusahaan berdiri sendiri. Masalah yang terjadi sampai sekarang, karyawan belum di gaji dan rekanan perbaikan kapal belum terbayar itu tanggung jawab PT PBS. Pemkab Banyuwangi memang pemegang saham mayoritas tetapi tanggung jawab PT PBS harus di selesaikan sendiri.
mekanisme pemerintah daerah ikut bertanggung jawab melalui mekanisme rapat umum pemegang saham (RUPS). PT PBS sudah beberapa kali di undang rapat mereka tidak hadir. Sedangkan kita rapat RUPS menunggu laporang pertanggung jawaban(LPJ) dari PT PBS. Ombudsman mengundang pihak dereksi PT PBS juga tidak di hadiri. "PT PBS mangkir dari tanggung jawab pengelolaan aset daerah" katanya. Alit menambahkan, sesuai Udang-Undang Noor 40Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas. Pihak pemda bisa mengambil langkah terkait karyawan belum di gaji dan menunggak utang perbaikan kapal terhadap rekanan. PT PBS wajib melaporkan pertanggung jawaban terhadap pemerintah daerah selaku pemegang saham 90 persen. Kita menunggu laporan pertanggung jawab dari PT PBS tambanya.
yayak
Biro jatim